Presiden memimpin rapat terbatas tentang pencegahan korupsi

Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang pencegahan korupsi. Jokowi ingin pencegahan korupsi serius dilakukan. Dia meminta pencegahan ini dimulai pada sektor perizinan dan pelayanan publik.

"Terkait dengan aksi pencegahan, saya minta diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Seperti pelayanan administrasi pertanahanan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.

Menurut dia, pemerintah pun akan membenahi tata kelola pajak. Terlebih, Senin 21 November 2016 malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi terkait pajak.

"Saya juga minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan," kata Jokowi.

Selain itu, transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah, serta bantuan sosial akan diperhatikan. Pengadaan barang dan jasa pun tak luput karena menjadi area yang rawan korupsi.

"Saya minta juga langkah-langkah deregulasi, perbaikan mekanisme, penyederhanaan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan rezim SPJ saya kira sudah 2-3 kali kita lakukan pembahasan mengenai ini, harus terus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi informasi," Jokowi menambahkan.

Pembangunan sistem informasi teknologi ini juga harus berimbang dengan pengawasan yang efektif. Pengawasan internal setiap lembaga dan kementerian juga tidak kalah penting, di samping melibatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.

Terkait penegakan hukum, Jokowi menegaskan penguatan dan dukungan ke KPK menjadi satu keharusan. Penguatan ini harus dilakukan baik dari sisi kelembagaan dan  kemandirian anggaran. Reformasi internal di kejaksaan dan kepolisian juga harus berjalan beriringan.

"Tujuannya adalah menghasilkan penegakan hukum yang profesional. Tidak cukup sampai di situ saja, ada pemberantasan korupsi terus berjalan efektif, tidak berjalan sendiri sendiri, Kepolisian dan kejaksaan agung harus memperkuat bersinergi dengan KPK. Selain itu saya minta ditingkatkan transparansi penanganan perkara-perkara korupsi," Jokowi memungkasi.